Media Dalam Perspektif Ekonomi Dan Politik

 

MEDIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI DAN POLITIK

 

Disusun Oleh

Faisal Hamdan Fuadi (B95219098)

 

 

A.    Definisi Media

Istilah “media” berasal dari kata Latin (tunggal: medium-ii) yang bearti sesuatu “di antara”. Selain itu juga bermakna sesuatu yang “muncul secara publik”, “milik publik”, atau “mediasi” dan karenanya merujuk pada sebuah ruang publik sebuah locus publicus. Demikian esensi dari media tidak bisa dipisahkan dari persoalan antara ranah publik dan privat, yang kerap kali problematis. Media memediasi kedua ranah itu untuk mencari kemungkinan (atau ketidak-mungkinan) terhadap hidup bersama. Dalam hal ini, apa yang membentuk media terentang cukup luas mulai dari ruang fisik seperti lapangan, alun-alun, teater, dan tempat-tempat pertemuan, hingga non- fisik seperti: surat kabar, radio, televisi, internet, dan ruang untuk interaksi sosial. Wujud non-fisik inilah yang paling banyak dirujuk. Dengan raison ini, tujuan adanya media adalah untuk menyediakan sebuah ruang di mana publik dapat berinteraksi dan terlibat secara leluasa terkait hal-hal yang berkenaan dengan keprihatinan publik. Gagasan ini bisa dilacak dari pandangan Habermas mengenai ranah publik.

Media adalah alat untuk menyampaikan pesan, menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, film, dan sebagainya. Terdapat berbagai macam media yang ada saat ini diantaranya:

1.  Media massa cetak, yang merupakan media yang dicetak dalam bentuk lembaran kertas yang berbentuk surat kabar, tabloid, majalah, buku, dan lain lain.

2.  Media massa elektronik, yang informasinya disalurkan melalui suara atau gambar dengan menggunakan teknologi, seperti radio, televisi dan film.

3.  Media massa online, yang merupakan jenis media baru yang mudah diakses oleh banyak khalangan seperti instagram, facebook, twitter, dan lain-lain.

Media saat ini berusaha dengan gayanya untuk memberikan gambaran dari sebuah kehidupan yang harus terungkap, sehingga publik dapat menilai dan memutuskan bagaimana harus bersikap. Media sebagai jembatan bagi masyarakat dengan pemerintah.

 

A.    Media Dalam Perspektif Ekonomi Politik

Ekonomi Politik Media Menurut Doyle (2002) perkembangan media massa yang liberal dan global mencerminkan dominannya dunia struktur politik dan ekonomi, dan pemilik modal. Dalam era globalisasi maklumat yang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia muncul kecenderungan organisasi media komunikasi yang lebih mementingkan aspek komersial. Ketidak adilan media massa sebagai medium suara rakyat mendapat kecaman daripada berbagai kelompok masyarakat. Pendekatan ekonomi politik pada dasarnya mengaitkan aspek ekonomi (seperti kepemilikan dan pengendalian media), keterkaitan kepemimpinan dan faktor-faktor lain yang menyatukan industri media dengan industri lainnya, serta dengan elit politik, ekonomi dan sosial. Atau dalam bahasa El1iot, studi ekonomi politik media melihat bahwa isi dan maksud yang terkandung dalam pesan-pesan media ditentukan oleh dasar ekonomi dari organisasi media yang menghasilkannya. Organisasi media komersial harus memahami kebutuhan para pengiklan dan harus menghasilkan produk yang sanggup meraih pemirsa terbanyak. (Sudibyo, A, 2000)

Teori ekonomi politik media fokus pada media massa dan budaya massa, dimana keduanya dikaitkan dengan berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Teori ini mengindentifikasi berbagai kendala atau hambatan yang dilakukan para praktisi media yang membatasi kemampuan mereka untuk menantang kekuasaaan yang sedang mapan. Dimana penguasa membatasi produksi konten yang dilakukan pekerja media, sehingga konten media yang diproduksi tersebut kian memperkuat status quo. Sehingga menghambat berbagai upaya untuk menghasilkan perubahan sosial yang konstruktif. Upaya penghambatan para pemilik pemodal, bertolak belakang dengan teoritikus ekonomi politik ini, yang justru aktif bekerja demi perubahan sosial.

Menurut Barant (2010:263), para teoritikus ekonomi politik menitikberatkan pada bagaimana proses produksi konten dan distribusi dikendalikan. Kekuatan utama teori ini terletak pada kemampuannya dalam menyodorkan gagasan yang dapat dibuktikan secara empiris, yakni gagasan yang menyangkut kondisi pasar. Salah satu kelemahan aliran ekonomi politik ialah unsur-unsur yang berada dalam kontrol publik tidak begitu mudah dijelaskan dalam pengertian mekanisme kerja pasar bebas. Walaupun aliran memusatkan perhatian pada media sebagai proses ekonomi yang menghasilkan komoditi (isi), namun aliran ini kemudian melahirkan ragam aliran baru yang menarik, yakni ragam aliran yang menyebutkan bahwa media sebenarnya menciptakan khalayak dalam pengertian media mengarahkan perhatian khalayak ke pemasang iklan dan membentuk perilaku publik media sampai pada batas-batas tertentu.

Ekonomi politik adalah pendekatan kritik sosial yang berfokus pada hubungan antara struktur ekonomi dan dinamika industri media dan konten ideologis media. (McQuail,2011:105). Melihat hal ini maka institusi media merupakan sebagai bagian dari sistem ekonomi dengan hubungan erat kepada sistem politik. Hal ini mengakibatkan berkurangnya sumber media yang independen, konsentrasi pada khalayak yang lebih luas, menghindari risiko, dan mengurangi penanaman modal pada tugas media yang kurang menguntungkan. Pada sisi lainnya, media juga akan mengabaikan kepentingan khalayak potensial yang kecil dan miskin, karena dinilai tidak menguntungkan. Kemudian pemberitaan terhadap kelompok masyarakat minoritas, cenderung tidak seimbang.

 Barant (2011:250) menyebutnya teori ekonomi politik media fokus pada penggunaan elite sosial atas kekuatan ekonomi untuk mengeksploitasi institusi media. (Sucahya.M, 2013) Chomsky seperti dikutip oleh David Cogswell (2006) menyatakan bahawa media massa adalah sistem pasaran yang terpimpin, didorong oleh keinginan mencari keuntungan. Hal ini menandakan bahawa media massa tidak lagi netral. Pada era demokratik dan liberal seperti sekarang media massa penyiaran tidak lagi dipandang sebagai kekuatan civil society yang harus dijamin kebebasannya, disebaliknya dilihat sebagai kekuatan kapitalis, bahkan politik elit tertentu. Kekuatan media massa itu berupaya mengkooptasi, bahkan menghegemoni negara sehingga masyarakat. Hal inilah yang perlu dicermati secara kritis oleh para penggiat demokratik, termasuk para wartawan. Jangan sampai kekuatan demokratik dibelenggu atas nama kebebasan media massa untuk kepentingan politik para kapitalis penguasa media massa.

Dalam masalah pendemokrasian sistem media massa, keterbukaan akses juga ditentukan oleh hubungan kuasa. Penggunaan kuasa dalam media massa pula bergantung pada faktor fasilitas ekonomi maupun politik. Dalam era globalisasi maklumat yang melanda negara-negara dunia, muncul kecenderungan bahwa organisasi media massa lebih mementingkan aspek komersial, kepentingan politik dan pemilik modal (Giddens.A. 1993.Peter Golding & Graham Murdock (2000). Keadaan ini dapat menjadi sebagai penghalang pendemokrasian sistem media massa. Dalam pendekatan ekonomi politik, kepemilikan media (media ownership) mempunyai arti penting untuk melihat peran, ideologi, konten media, dan efek yang ditimbulkan media kepada masyarakat. Karena itu pertanyaan-pertanyaan mengenai “apakah perbedaan pemilik media akan juga berarti adanya perbedaan pada konten media?” atau “apakah perbedaan pemilik media dapat memberikan implikasi yang berbeda pula kepada masyarakat selaku audience media?” menjadi sangat relevan

 

 

KESIMPULAN

Teori ekonomi politik media fokus pada media massa dan budaya massa, dimana keduanya dikaitkan dengan berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Teori ini mengindentifikasi berbagai kendala atau hambatan yang dilakukan para praktisi media yang membatasi kemampuan mereka untuk menantang kekuasaaan yang sedang mapan.

Institusi media merupakan sebagai bagian dari sistem ekonomi dengan hubungan erat kepada sistem politik. Hal ini mengakibatkan berkurangnya sumber media yang independen, konsentrasi pada khalayak yang lebih luas, menghindari risiko, dan mengurangi penanaman modal pada tugas media yang kurang menguntungkan. Pada sisi lainnya, media juga akan mengabaikan kepentingan khalayak potensial yang kecil dan miskin, karena dinilai tidak menguntungkan. Kemudian pemberitaan terhadap kelompok masyarakat minoritas, cenderung tidak seimbang.

Pada era demokratik dan liberal seperti sekarang media massa penyiaran tidak lagi dipandang sebagai kekuatan civil society yang harus dijamin kebebasannya, disebaliknya dilihat sebagai kekuatan kapitalis, bahkan politik elit tertentu. Kekuatan media massa itu berupaya mengkooptasi, bahkan menghegemoni negara sehingga masyarakat. Hal inilah yang perlu dicermati secara kritis oleh para penggiat demokratik, termasuk para wartawan. Jangan sampai kekuatan demokratik dibelenggu atas nama kebebasan media massa untuk kepentingan politik para kapitalis penguasa media massa.